ANDALASTERKINI.COM - Gubernur Riau Abdul Wahid menyampaikan pentingnya peran media dalam memberikan informasi yang benar dan berimbang kepada masyarakat. Hal ini disampaikannya dalam pertemuan dengan sejumlah awak media yang dikemas "Coffee Morning "di kediamannya jalan Diponegoro Pekanbaru, Sabtu (17/05/2025).
Gubernur menekankan bahwa di era media sosial yang sulit dikontrol, media massa baik cetak dan online maupun televisi diharapkan memiliki tanggung jawab besar dalam menyajikan berita berdasarkan fakta.
"Opini bisa dibangun, tapi harus berdasarkan fakta. Maka dari itu diksi yang faktual dapat mencegah informasi yang keliru yang menjadi bola salju dan membentuk persepsi masyarakat yang tidak tepat," ujarnya.
Sebagai contoh pemberitaan mengenai kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau yang sempat heboh , Gubernur menjelaskan bahwa apa yang disampaikannya adalah fakta yang terungkap dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
"Saya tidak menutupi bahwa APBD kita dalam kondisi tekor dan ada hutang masa lalu yang belum terbayar. Silahkan dicek hasil audit BPK kalau tidak percaya," tegasnya.
Terkait anggapan dan tuduhan dirinya "curhat" kepada publik terkait hal itu, Gubernur menyatakan bahwa hal itu suatu keharusan bentuk keterbukaan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi Riau saat ini.
"Tidak ada lagi ruang-ruang gelap. Saya butuh kawan media untuk bersama-sama membangun Riau," katanya.
Lebih lanjut terkait perjalanannya bersama kepala seluruh kepala daerah se Riau ke Jakarta, Ia membantah anggapan publik bahwa kedatangannya tersebut sebagai "pengemis". Gubernur menjelaskan perjalanannya ke Jakarta bersama para kepala daerah di Riau untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada kementerian.
"Saya datang ke Jakarta membawa aspirasi para bupati dan walikota. Bahkan ada menteri yang mengatakan ini pertama kalinya seorang gubernur membawa seluruh kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi bersama," jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa aspirasi tersebut muncul dari keluhan para kepala daerah mengenai kondisi APBD yang kurang, seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum membayarkan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) selama sembilan bulan.
"Bagaimana kita bisa membangun jika kondisi keuangan daerah seperti ini?" tanyanya.
Gubernur memaparkan bahwa kondisi keuangan Riau saat ini jauh berbeda dibandingkan masa lalu ketika APBD bisa mencapai 13 triliun rupiah. Penurunan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang signifikan.
"Dulu DBH migas kita berasal dari produksi 400 ribu barel per hari, sekarang hanya 140 ribu barel per hari. Sementara PAD dari pajak kendaraan bermotor tidak mengalami penurunan," urainya.
Menyikapi kondisi ini, Gubernur menekankan perlunya hilirisasi industri di Riau untuk solusi jangka panjang dan meningkatkan pendapatan daerah.
"Saya melihat ke mana Riau akan dibawa, dan saya ingin hilirisasi maju," tegasnya.
Ia juga menjelaskan pembentukan tim percepatan kawasan industri yang bekerja tanpa digaji, yang juga dipolitisasi pihak-pihak tertentu.
"Saya bekerja untuk Riau. Jika ada yang tidak senang dan mempolitisasi, saya harap kawan media bisa meluruskan fakta yang sebenarnya," pungkasnya.
(Rls)
#Gubernur Riau #Abdul Wahid #Coffe Morning Dengan Media Massa
