PEKANBARU, ANDALAS TERKINI. COM – Aroma busuk skandal seks dan pemaksaan aborsi tengah menyelimuti langit DPRD Kabupaten Kampar. Sosok “P”, anggota dewan dari Fraksi Nasdem, diduga kuat menjadi pelaku dalam kasus memilukan yang menimpa seorang gadis muda asal Pekanbaru. Bukan hanya soal moral, dugaan ini juga menyeret potensi pelanggaran hukum berat hingga etika publik.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan bahwa korban, sebut saja Bunga (nama samaran), awalnya berkenalan dengan sang oknum lewat aplikasi MiChat. Hubungan yang dibangun di atas janji manis berubah menjadi trauma mendalam saat Bunga mengetahui dirinya hamil.
“Awalnya dia janji menikahi saya. Tapi setelah tahu saya hamil, dia langsung berubah. Dia paksa saya aborsi, katanya ini bisa hancurkan karier politik dan nama baik keluarganya,” ungkap Bunga, dalam wawancara yang dilansir media lokal, Rabu (7/5).
Tokoh Religius di Luar, Predator di Dalam?
Ironisnya, sosok “P” dikenal publik sebagai tokoh religius. Ia adalah Ketua Komunitas Riau Indonesia Mengaji, dan aktif mendampingi para ulama dalam kegiatan dakwah. Tapi di balik sorban moralitas itu, kini publik bertanya: benarkah ia pelaku kekerasan seksual terselubung?
“Hanya satu anggota DPRD Kampar dari Fraksi Nasdem yang inisialnya P,” ujar seorang pengurus internal partai yang meminta namanya dirahasiakan. Meski tidak menyebut nama, arah dugaan publik semakin tajam mengerucut.
Berpotensi Langgar Banyak UU, dari KUHP hingga UU TPKS
Jika terbukti benar, perbuatan P berpotensi melanggar KUHP Pasal 285–290 tentang pemaksaan seksual dan cabul, UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022, hingga Pasal 194 UU Kesehatan tentang larangan aborsi paksa. Ancaman hukumannya bukan main-main — penjara hingga 15 tahun dan denda miliaran rupiah.
Pekanbaru Dibanjiri Spanduk Kecaman: “Perempuan Bukan Mainan!”
Ledakan kemarahan publik tak bisa dibendung. Spanduk-spanduk bernada kecaman terpasang di berbagai titik Kota Pekanbaru. “DPRD Kampar Jangan Jadi Sarang Predator Seksual!” dan “Usut & Penjarakan!” terpampang jelas di JPO dan jalan strategis. Ini bukan lagi sekadar protes, ini adalah pekikan moral rakyat yang kecewa.
Partai Nasdem Didesak Bertindak Tegas, BK DPRD Diminta Tak Tutup Mata
Gerakan Masyarakat Peduli Moral (GM-PM) sudah melayangkan laporan resmi ke Kantor Nasdem Kampar. Mereka meminta partai segera bersikap. “Kalau dibiarkan, publik bisa anggap Nasdem melindungi pelaku kejahatan moral,” ujar Zulfaim, Ketua GM-PM.
Sementara itu, laporan juga telah masuk ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kampar. Aktivis Perlindungan Perempuan dan Anak mendesak agar proses etik dipercepat. “Jangan karena dia wakil rakyat, lalu hukum dan etika jadi mainan. Jika benar, dia harus ditendang keluar dari dewan!” tegas Dino, aktivis P2AP Riau.
Publik Menanti: Bersih-bersih atau Bersandiwara?
Hingga berita ini diterbitkan, sang oknum berinisial P belum memberikan klarifikasi resmi. Masyarakat menanti: akankah DPRD Kampar dan Partai Nasdem memilih jalan bersih-bersih institusi, atau justru menebar tirai abu-abu, menutupi skandal dengan alasan politik?
Karena di mata rakyat, diam adalah tanda keberpihakan. Dan jika benar ada yang hamil, dipaksa aborsi, lalu dikhianati — maka bukan hanya reputasi yang hancur, tapi juga nurani peradaban.***Hsl
#Skandal Asusila Dewan Dasdem #Dewan Kampar
