Riau Kaya Raya, Tapi Masih Defisit: Ramadhan S.Sos Dorong Optimalisasi PAD dan Dana CSR Rp5 Triliun

Riau Kaya Raya, Tapi Masih Defisit: Ramadhan S.Sos Dorong Optimalisasi PAD dan Dana CSR Rp5 Triliun

ANDALAS TERKINI. COM- Pekanbaru, 11 Mei 2025   Di tengah defisit anggaran yang mencapai Rp3,5 triliun, Provinsi Riau dinilai masih menyimpan potensi fiskal besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Ramadhan S.Sos., mantan anggota DPRD Kampar, menilai bahwa kekayaan sumber daya alam Riau seharusnya bisa menjadi motor utama kemandirian daerah, tanpa harus terus bergantung pada dana pusat.

CSR Bisa Menjadi Alternatif Pembiayaan Pembangunan

Ramadhan menegaskan bahwa salah satu sumber daya finansial yang kerap terabaikan adalah dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi di Riau, seperti di sektor perkebunan, pertambangan, dan energi.

> “Potensi CSR di Riau sangat besar, bisa mencapai Rp5 triliun per tahun jika dikelola dan dimaksimalkan. Jika ini dimanfaatkan dengan baik, banyak sektor yang bisa dibangun tanpa membebani APBD,” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan dana CSR harus diatur secara tegas dan transparan. Pemerintah daerah bisa berperan sebagai fasilitator dan pengawas agar penyalurannya tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terdampak industri.

Optimalisasi PAD: Pajak Kendaraan hingga Retribusi Usaha

Selain CSR, Ramadhan juga mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor-sektor strategis lainnya:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): Realisasi PKB Riau per semester I 2024 baru mencapai Rp750,6 miliar dari target Rp1,491 triliun.

2. Pajak dan retribusi pelaku usaha: Pelaku usaha lokal dan nasional yang beroperasi di Riau harus berkontribusi maksimal.

3. Ketegasan penagihan dan audit kepatuhan: Perlu pengawasan ketat terhadap perusahaan-perusahaan yang tidak transparan dalam melaporkan kewajiban fiskal.

Tingginya Ketergantungan pada Pemerintah Pusat

Berdasarkan data dari Pemprov Riau, lebih dari 70% pendapatan APBD masih bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) pemerintah pusat. Ini menandakan rendahnya kemandirian fiskal Riau, meski daerah ini dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil sumber daya alam terbesar di Indonesia.

Menatap Masa Depan dengan Keberanian

> “Sudah saatnya kita berdiri di atas kaki sendiri. Negeri kita kaya raya, tinggal bagaimana keberanian pemerintah daerah menggali dan mengelola potensi itu dengan serius dan akuntabel,” pungkas Ramadhan.***red

#Riau #Riau Mandiri