ANDALAS TERKINI. COM- Kampar, Setelah berbulan-bulan menjadi desas-desus yang beredar dari warung kopi hingga ruang publik digital, kasus dugaan asusila yang melibatkan salah seorang anggota DPRD Kampar dari Partai NasDem, berinisial P, akhirnya menunjukkan tanda-tanda perkembangan nyata.
Pada hari Senin 3 Juni 2025 , korban yang sebelumnya memilih bungkam, akhirnya memberanikan diri hadir langsung ke ruang Badan Kehormatan (BK) DPRD Kampar. Ia tidak datang sendiri. Korban didampingi oleh tokoh perempuan Kampar, Yuli, yang selama ini dikenal aktif menyuarakan isu perlindungan perempuan dan anak di daerah tersebut.
Di hadapan anggota BK, korban membeberkan secara rinci kronologis kejadian yang diduga melibatkan oknum anggota dewan tersebut. Suasana ruang BK disebut penuh ketegangan dan keharuan saat korban menceritakan peristiwa yang mengubah hidupnya.
Bola Panas di Tangan BK DPRD Kampar
Dengan hadirnya korban secara langsung dan pemberian keterangan resmi di hadapan BK, kini tidak ada lagi alasan bagi lembaga itu untuk menunda proses penegakan etika. Masyarakat Kampar, yang sejak awal menaruh perhatian besar terhadap kasus ini, menuntut transparansi dan langkah tegas.
“Ini bukan hanya soal individu, ini soal integritas lembaga. Jika BK tidak segera mengambil tindakan, maka kita patut curiga ada kekuatan lain yang bermain di balik layar,” tegas Yuli usai mendampingi korban.
Namun pertanyaan besar kini menggantung di udara: Akankah BK benar-benar bertindak, atau justru memilih membekukan kasus ini dalam diam, dibungkam dengan uang tutup mulut?
Masyarakat Menanti, Integritas Dipertaruhkan
Kasus ini menjadi ujian besar bagi DPRD Kampar, khususnya bagi BK, dalam menunjukkan komitmen terhadap penegakan etika dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual. Di tengah meningkatnya kesadaran publik soal keadilan gender, tindakan abu-abu dalam kasus seperti ini hanya akan memperkuat citra negatif lembaga legislatif.
Para aktivis perempuan dan masyarakat sipil menyerukan agar BK membuka proses ini secara transparan kepada publik dan memberikan sanksi tegas jika terbukti terjadi pelanggaran.
“Diamnya lembaga dalam kasus-kasus seperti ini selama ini telah menjadi luka kolektif bagi perempuan. Ini saatnya perubahan dimulai dari Kampar,” pungkas Yuli.
Kasus ini bukan hanya tentang seorang korban dan pelaku, tapi tentang bagaimana lembaga publik memperlakukan kebenaran. Saat semua mata tertuju pada BK DPRD Kampar, publik menunggu: Apakah keadilan akan hadir, atau kembali dikubur bersama uang dan kekuasaan?***ocu
#Skandal DPRD Kampar #Skandal Dewan Kampar #Dewan nasdem Kampar
