Pekanbaru - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli dan Pemantau Pendidikan Indonesia (AMP3RA) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Senin (16/6). Mereka menuntut agar Kejati Riau segera mengusut tuntas dugaan pungutan liar (pungli) yang terjadi di SMKN 1 Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu, selama kepemimpinan Kepala Sekolah Iffiandi, S.Si., MM.
Dalam orasinya, Riski, koordinator lapangan aksi, menyuarakan desakan tegas agar Kejati Riau segera memanggil dan memeriksa kepala sekolah tersebut. “Panggil dan periksa Kepala SMKN 1 Kunto Darussalam Iffiandi Poleng! Dana BOS miliaran, tidak seharusnya siswa masih dibebankan dengan biaya pendidikan,” teriak Riski di tengah kerumunan massa aksi.
Riski menjelaskan bahwa isu ini mencuat berdasarkan laporan masyarakat Kunto Darussalam yang mereka terima sebelumnya. Tidak hanya itu, AMP3RA juga telah mengantongi salinan kwitansi yang diduga kuat merupakan bukti praktik pungli oleh pihak sekolah. Nominal pungutan bervariasi, namun seluruhnya berada di angka jutaan rupiah.
“Untuk kegiatan PKL saja, per siswa dikenakan biaya lebih dari Rp2 juta. Untuk Ujian Kompetensi Keahlian (UKK), dipungut Rp1,3 juta, dan untuk kunjungan industri juga dibebankan lebih dari Rp1 juta. Lalu ke mana dana BOS miliaran rupiah itu digunakan?” sesalnya.
Selain mendesak pemeriksaan, Riski juga meminta agar Kejati Riau merekomendasikan audit menyeluruh atas penggunaan dana BOS di SMKN 1 Kunto Darussalam selama kepemimpinan Iffiandi. “Kami yakin ada yang tidak beres dalam pengelolaan dana BOS di sekolah tersebut. Dari dugaan pungli yang kami hitung, nilainya bisa mencapai ratusan juta rupiah. Ini luar biasa, dan harus ditindak tegas,” tegas Riski.
Sementara itu, Budiman, salah satu mahasiswa peserta aksi, juga menyuarakan tuntutan agar Kepala SMKN 1 Kunto Darussalam bertanggung jawab secara penuh dan bersikap kooperatif dalam menghadapi proses hukum yang akan berjalan.
“Kami mendesak Kepala Sekolah agar bersikap koperatif selama proses pemeriksaan berlangsung, dan kami juga meminta agar semua dana yang telah dipungut dari siswa dikembalikan. Ini soal keadilan dan moralitas dalam dunia pendidikan,” ujarnya.
Budiman juga menyampaikan harapan kepada Pemerintah Provinsi Riau, khususnya melalui Plt. Kepala Dinas Pendidikan, untuk mengambil sikap tegas terhadap kepala sekolah yang terbukti melakukan pungutan liar.
“Kami minta Gubernur Riau dan Plt Kadisdik bersikap bijak. Kepala sekolah yang terbukti melakukan pungutan yang membebani siswa sebaiknya dinonaktifkan dan diganti dengan pemimpin yang lebih jujur dan peduli terhadap dunia pendidikan,” pungkasnya.
Aksi berjalan dengan damai dan tertib di bawah pengawalan aparat keamanan. Mahasiswa AMP3RA menegaskan akan terus mengawal kasus ini hingga Kejati Riau benar-benar menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Jika tidak ada perkembangan yang signifikan atas dugaan kasus ini, sama dengan mengundang kami kembali kesini (Kejati Riau) dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi," tutup Budi. (rls)
#Disdik Riau #Demo Dugaan Pungli #SMKN 1 Kunto Darussalam #Kejati Riau
